PARTAI POLITIK PROPAGANDA KEKUASAAN

PARTAI POLITIK PROPAGANDA KEKUASAAN 

PENDAHULUAN

Para pemimpin politik muncul sebagai individu yang berani untuk membangun kompromi dengan pihak lain untuk membebaskan negara. Langkah-langkah pemimpin politik menentukan arah dan tujuan perjuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemimpin politik adalah sumber kekuatan dasar. Jadi pemimpin harus membangun organisasi sebagai wadah yang disebut partai politik. Partai politik menurut Edmund Burke “sebuah majelis yang terorganisasi dari para pria, bersatu untuk bekerja bersama demi kepentingan nasional, sesuai dengan prinsip tertentu yang mereka sepakati,” (Ball, Alan R., 1985). Sementara itu, menurut Max Weber “hubungan asosiatif, dan afiliasi berdasarkan rekrutmen gratis. Tujuannya adalah untuk memastikan kekuatan bagi para pemimpinnya dalam kelompok-kelompok yang dilembagakan, untuk mewujudkan cita-cita kebebasan menuju kesejahteraan rakyat. Dan wadah atau lembaga yang telah diakui adalah partai politik.

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat bersama dengan gagasan bahwa orang-orang adalah fakta yang menentukan dalam proses politik. Di mana elit politik merupakan representasi rakyat. Itu harus disatukan dalam partai politik. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian. Sejak era Socrates, Plato, Aristoteles banyak membahas politik tetapi partai politik belum. Pada abad ke-19 baru mulai muncul partai politik tepatnya di Jerman dan Austria. Fungsi partai politik pada waktu itu memberikan pendidikan politik kepada publik. Pendidikan politik yang diberikan melalui parpol ini menunjukkan bahwa partai politik memainkan peran penting demi kepentingan rakyat. Sedangkan elit partai politik ditentukan oleh rakyat. Maka hubungan antara rakyat dengan elit politik ada saling ketergantungan.

Saling ketergantungan dapat dilihat dari rakyat memilih elit politik lewat partai sedangkan elit politik berkewajiban menjalankan amanahnya rakyat. Karena rakyat menjamin seluruh kehidupan elit politik. Namun elit yang sudah dipilih rakyat bukan mengurus nasib rakyat tetapi berusaha dengan semua cara menguasai haknya. Untuk menutupi diri dibangunlah propaganda. Propaganda untuk mempertahankan diri di tampuk kekuasaan. Partai politik memainkan propaganda karena merupakan organ negara yang teratur dan stabil. Sehingga Carl J. Friedrich mengemukakan: “Sebuah Partai politik adalah sekelompok manusia, yang diatur secara stabil dengan tujuan mengamankan atau mempertahankan pemimpin-pemimpinnya untuk mengendalikan pemerintahan, dengan tujuan lebih lanjut memberi kepada anggota partai, melalui kontrol seperti itu ideal dan manfaat dan keuntungan material ”, (Meriam Budiardjo, 1982). Karena faktor keuntungan material inilah yang membuat para elit partai politik memainkan propaganda untuk tetap berkuasa. Karena sudah ada batasan pada UU sehingga propaganda merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Hal ini yang menjadi dilemah bagi kedua belah pihak baik rakyat dan elit politik.

Rakyat percaya bahwa partai politik adalah organ dalam negara. Namun elit politik tidak amanah yang salah gunakan partai politik.  Era modern negara dalam bentuk kerajaanpun semua urusan nasib rakyat diserahkan kepada partai politik. Seperti Inggris. Di mana elit politik di partai harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Persaingan tidak sehat antar elit politik pemilihan umum adalah jalan keluarnya. Elit politik yang pandai melihat rakyat yang belum tersentuh dipilih sebagai nilai jual. Dan bahkan nama partai yang diabadikan sesuai latar belakang (kondisi) rakyat. Seperti partai buruh. Asumsi elit politik memberi nama partai politik selalu melihat (mengamati) pola pikir masyarakat tentang kondisinya. Jika gaya hidup masyarakat bersifat sosial, maka partai diberi nama partai sosialis. Edmund Burke menjelaskan partai politik dari aspek pembentukan partai, Leon D. Epstein mendekati gagasan partai politik dari aspek karakteristiknya serta Giovani Sartori. Sementara Maurice Duverger mendekati gagasan partai politik melalui struktur keanggotaan partai. Samuel J. Elderveld berbicara tentang partai politik dari aspek perilaku kelompok sosial. Partai politik dibentuk untuk mewakili rakyat, mempengaruhi perubahan akses ke keragaman yang ada dan kebangkitan untuk kepentingan politik dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya, (Iclasul Amal, 1988). Secara tidak langsung partai politik adalah penentu eksistensi negara. Ini bisa dilihat dari persaingan partai-partai politik yang berjuang merebut kekuasaan. Di mana partai politik yang memiliki sumber kekuasaan dalam hal materi, sumber daya manusia, akan selalu mendapat dukungan dari rakyat.

PEMBAHASAN

Elit Partai Politik

Sistem kekuasaan di dunia kini telah berubah. Kekuasaan raja tidak diikusertakan karena partai politik yang mengatur nasib rakyat. Untuk menciptakan kemakmuran  akibat kekuasaan raja yang selalu abaikan rakyat. kesejahteraan rakyat menjadi dasar pembentukan partai politik. Elit-elit masyarakat berkumpul membangun gerakkan politik. Dan membentuk partai politik sebagai organ negara yang sah. Tugas dan fungsi utama adalah kesejahteraan rakyat. Partai politik menyerap aspirasi rakyat dan merekrut elit-elit masyarakat. Di partai politik para elit membangun hubungan antar elit. Hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya, (HM, Nasruddin Anshoriy Ch, 2008). Dan ini adalah proses regeneralisasi demi keberlanjutan suatu bangsa.

Pembenahan partai politik diperlukan untuk menghadapi "ketidaktahuan dan keserakahan" kelas penguasa yang menindas rakyatnya sendiri untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Ini sama seperti Dokter Juan Bautista Justo, direktur jurnal dan pemimpin utama sosialisme Argentina sampai kematiannya pada tahun 1928, (Lucas Poy, 2018) Tujuan pembenahan ini untuk menciptakan sistem politik yang efektif dan efisien, untuk melahirkan elit politik yang etis dan bermoral dalam menjalankan mandat rakyat. Reformasi ini dilakukan secara internal sementara pendidikan politik yang dikenal secara eksternal. Levenson mengatakan pendidikan tampaknya ada perubahan besar dalam cara orang mendefinisikan warga negara yang baik. (Massialas, Byron.G Oktober 1970). Negara berkembang demokrasi selalu dikendalikan oleh penguasa melalui media massa.

Media sebagai pengontrol partai politik, elit, dan mediasi pribadi mereka, sehingga tidak mensosialisasikan demokrasi, (Muhammad Thaufan Arifuddin, 2016) Ini jelas dengan kondisi politik di negara berkembang bahwa elit penguasa selalu menekan media massa agar tidak mempublikasikan hal-hal yang membahayakannya. Kekuasaan seperti yang didefinisikan oleh Max Weber, adalah probabilitas mewujudkan tujuan sendiri bahkan melawan oposisi orang lain, (Hess Markson Stein, 1988). Oposisi ini terdiri dari elit politik yang merasa partainya tidak termasuk dalam kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, oposisi adalah bagian dari demokrasi sehingga partai politik wajib mengawasi pihak yang sedang berkuasa. Sebab politik menaruh minat pada isu-isu kolektif, dengan tujuan-tujuan yang mengatasi tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok tertentu,^...menyatukan tuntutan dari kelompok-kelompok yang berbeda, (Maurice Duverger, 2014). Dan ini yang merupakan salah satu ciri dari demokrasi. Pada kenyataannya, orang yang hidup di dunia demokratis terbuka terhadap perubahan dan perdebatan tentang hak dan kebebasan mereka. (Jamilah Ahmad, 2010).

Elit partai politik yang tidak berkuasa merasa bebas dan memiliki hak untuk memprotes penguasa yang tidak mematuhi kesepakatan (UU). Tetapi untuk penguasa yang otoriter selalu tidak menerima kritik dari individu, kelompok, terutama partai politik. Menurut Poulantzas (1973) dari perspektif konflik, kekuasaan biasanya dianalisis dalam hal "kapasitas kelas sosial untuk mewujudkan tujuannya," (Hess Markson Stein, 1988). Dengan demikian, para elit yang di partai politik umumnya hanya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka berjuang melalui partai-partai politik karena partai politik adalah sumber utama kekuatan dalam sistem demokrasi. Jelas bahwa nilai-nilai keadilan terbelah oleh praktik politik transaksional, (Busyro Muqaddas, 2018). Pertarung elit politik untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun rakyat tetap merasakan (mendapatkan) dampaknya. Sebab rakyat sebagai objek dan subjek dalam pertarungan elit politik untuk merebut kekuasaan yang di miliki oleh rakyat. Dan cara yang tidak sehat adalah propaganda.

Jalan Menuju Kekuasaan

Alam demokrasi partai politik merupakan syarat utama atau mutlak. Dengan asumsi bahwa ranah politik satu-satunya jalan terbaik dan tepat adalah partai politik. Sebab negara yang menganut sistem demokrasi partai politik merupakan jalan menuju kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks negara maka John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara yaitu “Two Treaties on Civil Government” (1660). Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang antara lain, (a)  legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang; (b) eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan (c) federatif yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Diilhami pemikiran John Locke, setengah abad kemudian Montesquieu seorang pengarang, filsuf asal Prancis menulis buku “L’Esprit des Lois” (Jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di Inggris dengan merubah yang federatif menjadi yudikatif yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Namun banyak negara adopsi yang dikemukan Montesquieu. Dimana kekuasaan terbagi sehingga tidak ada seorang yang berkuasa mutlak. Namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena untuk menduduki (menjabat) salah satu kekuasaan harus ditentukan dengan keputusan politik. Pada ranah keputusan politik maka harus ada campur tangan dari partai politik baik secara langsung maupun tidak. Dengan demikian jelas bahwa kekuasaan (jabatan) dalam bentuk apapun partai politik memegang peran penting. Dimana ada empat tipe partai politik yang berkembang dalam demokrasi, yaitu partai elit (the elite party), partai massa (the mass party), partai yang menangkap semua (the catch-all party), dan partai kartel (the cartel party), (Katz, Robert S. and Richard Mair, 2002). Dari beberapa tipe partai tersebut diatas hanya tipe partai elit atau partai kader dan partai masa yang dianut oleh negara-negara berkembang. Maurice Duverger (1954), partai kader memiliki struktur yang relatif longgar, berpusat pada elit, dengan organisasi yang minimal di luar legislative, (Wolinetz (2002). Pemegang otoritas sekalipun berada diluar legislative di partai politik sangat menentukan kedudukan atau jabatan strategis pada lingkarang kekuasaan.

Kekuasaan ini mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah selalu dikendalikan oleh partai politik. Sebab partai politik merupakan salah satu syarat untuk bersaing dalam merebut kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Pada tahan perebutan inilah ada peluang segala cara di gunakan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Ketika perebutan kekuasaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi maka ini indikator elit politik yang berkuasa ambisius. Elit politik ambius yang berkuasa akan menggunakan kekuasaan oligarki. Sekalipun yang dianut demokrasi. Indikatornya adalah  (a) kekuasaan dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang disebut elit. Dan (b) secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya dan oleh karena itu elit menjadi otonom, (Mohtar M. dan C. MacAndrew, 2006). Maka elit yang sedang berkuasaan melakukan propaganda untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Levi (1997) maksimalisasi kekayaan kerap diterjemahkan menjadi memaksimalisasi kekuasaan atau upaya terpilih kembali dilakukan pemimpin-pemimpin politik, (John James Quin, 2013).

Tujuan mempertahankan kekuasaan adalah ganti orang tetapi harus dari elit partai politik yang sedang berkuasa. Ketika kalah mempertahankan kekuasaan akan menjadi oposisi. Sikap oposisi menunjukan ciri khas manusia rasional. Menurut William Riker (1962) secara politik manusia rasional adalah orang yang lebih ingin menang daripada kalah, tak soal dimanapun ia berada, (Richard A. Wandling, 2013). Berada pada posisi menurut pandangan elit politik merupakan bagian kemenangan juga. Kemenangan yang dikejar elit politik adalah bertahan pada posisi untuk mendapatkan simpati dari rakyat.

Simpati rakyat bagi elit partai politik adalah jalan menuju kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak dapat menguasai segala aspek kehidupan manusia. Aspek yang paling utama adalah ekonomi. Indikator kekuasaan yang berorientasi pada ekonomi adalah korupsi. Banyak elit partai politik berperilaku korupsi untuk menambah pundi kekayaan. Namun ditutupi dengan propaganda yaitu menyampaikan pesan yang benar, namun menyesatkan. Sebab umumnya isi propaganda menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran demi kepentingan tertentu. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda yang berada ada posisi kekuasaan.

Sebab kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Pemegang kekuasaan selalu memiliki banyak sumber sebagai agen propaganda. Sumber-sumber tersebut antara lain media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer, (Imam Hidayat, 2009). Komponen ini yang menjadi basis para elit. Dimana masing-masing memiliki peluang yang sama untuk berkuasa tetapi pintu atau jalan untuk menuju kekuasaan harus lewat partai politik. Partai politik merupakan organ negara yang mengatur para elit negara untuk di tawarkan kepada rakyat. Sebab siapapun yang berkuasa harus berdasarkan pilihan rakyat. Sebab rakyat yang memiliki mandate atau otoritas. Rakyat hanya menyerahkan kekuasaan kepada elit politik untuk mengurus seluruh kebutuhan rakyatnya.

Jenis-jenis kekuasaan tersebut sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum, (Imam Hidayat, 2009). Maka untuk mendapatkan atau menduduki suatu kekuasaan harus menjadi anggota partai politik. Namun elit partai politik harus bersaing dengan kekuatan rakyat untuk merebut kekuasaan. Karena hanya parpol sebagai sumber utama kekuasaan dan dijamin oleh aturan (UU). (Lucas Poy, 2018).

Tanpa partai politik tidak mendapatkan legitimasi. Dimana legitimasi kekuasaan menurut David Easton adalah kepercayaan anggota masyarakat untuk mematuhi dan menerima kebijakan yang dibuat oleh penguasa dan memenuhi semua tuntutan yang ada dalam rezim penguasa.  Jadi perebutan kekuasaan harus ada persaingan. Bersaing secara internal dan eksternal partai politik untuk merebut kekuasaan. Menurut C. Wright Mills: kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kehendak meskipun ada yang menentangnya (Mr. Liang Gie, 1986). Karena semuanya selalu ditentukan oleh sistem. Sistem politik aktif di mana ada struktur kekuasaan politik berada, dengan semua hasil dan perbandingan yang dibuat antara game Clash of Clans (COC), (Jann Anthony A. Magabo, 2016). Dengan jelas bahwa dalam sistem partai politik yang berkuasa adalah kelas elit dari klan (ikatan keluar) dari yang memiliki otoritas di partai politik.

Kekuasaan adalah wewenang yang diperoleh oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, wewenang tidak boleh dilaksanakan lebih dari otoritas yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku (Miriam Budiardjo, 2002) atau kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan keinginan (Ramlan Surbakti, 2010). Sehingga apa kata penguasa sekalipun bertolak belakang atau salah dalam konteks umum harus dilaksanakan. Perintah yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi adalah propaganda kekuasaan. Sebab roh dari demokrasi adalah kebebasan dan kebenaran.

Budaya Partai Politik

Setiap elit politik yang kuat selalu memiliki ciri khas sebagai penguasa. Ini bisa dilihat dari latar belakang hidupnya. Ini termasuk garis keturunan. Karena banyak elit politik selalu berhubungan satu sama lain. Kedua hubungan itu sebagai keluarga dan sebagai saudara. Karena dalam sistem demokrasi tidak menyetujui kekuasaan turun-temurun. Ketika kekuasaan berjalan tidak konsisten dengan perjanjian atau aturan itu akan membawa dampaknya sendiri. Dimana partai yang berkuasa merasakan dampak positif. Sedangkan orang atau pihak yang tidak dilipat secara langsung akan mendapat dampak negatif. Tapi yang disalahkan adalah partai politik. Tetapi partai politik salah. Karena partai-partai politik disalahkan. Begitu banyak cara dilakukan oleh partai politik untuk membela diri. Namun hal ini berulang kali dilakukan oleh parpol yang menciptakan budaya politik. Budaya politik mencakup baik pandangan individu tentang dirinya sebagai aktor yang kompeten atau persepsi perannya dalam sistem politik, (Marc Hooghe, 2013).

Ini termasuk budaya untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi untuk menjaga kekuatan para elit politik harus melakukan banyak strategi politik. Karena takut nantinya kehilangan kekuasaan saat pertempuran. Pertempuran politik menempatkan kekuatan mereka yang paling mampu melaksanakannya, dan untuk peri yang sama menjaga pesaing yang kurang beruntung, (Maurice Duverge, 2014). Salah satu langkah antisipasi adalah individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada, (S.P. Varma, 1987). Disamping itu ada strategi partai politik yang berkuasa gunakan untuk mempertahankan kekuasaan.  Antara lain propaganda pembeli suara (money politic). Praktik membeli suara merusak sistem demokrasi karena rakyat tidak bebas memilih. (George T. et.al, 2017).

Namun apa pun alasannya ini adalah cara ampuh untuk mempertahankan kekuasaan. Yakni membeli suar baik langsung di pemilih atau melalui penyelenggara. Karena untuk perhitungan pemilih voting yang nol hanya membawa dampak yang sangat signifikan. Dimana angka nol jika disisipkan pada nomor dasar perolehan suara maka dengan sendirinya jumlahnya akan berubah secara signifikan. Contoh perolehan suara di TPS 25 suara jika tertulis menambahkan nol (0) akan mengubah jumlah hingga 250 suara. Cara membeli suara oleh elit politik untuk merebut kekuasaan adalah kejahatan politik. Karena itu menghancurkan nilai demokrasi. Dan ini semua perilaku buruk semua pihak yang terlibat. Dikatakan buruk karena tidak memiliki nilai kerja, dan etika yang baik bekerja sesuai aturan. Dengan demikian kecurangan dalam proses perebutan kekuasaan menunjukkan bahwa penyelenggara tidak memiliki nilai kerja dan lain-lain. Pada hal perilaku etis, nilai kerja dan kinerja termasuk spiritualitas, (Jed P. Acero, 2016).

Sesuai dengan apa yang dinyatakan Jed P. Acero tentang perilaku Etis, nilai kerja dan kinerja termasuk spiritualitas. Harus dipegang teguh oleh penyelenggara dengan berani melawan para penguasa yang mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Penyelenggara sadar melakukan kecurangan tetapi dibenarkan dan bahkan akan dibela oleh yang berkuasa. Dan ini merupakan budaya buruk dalam praktek politik. Dan bahkan untuk menutupi propaganda para elit agama yang selalu dijadikan sebagai jalan menuju kedamaian.

Karena elit politik percaya bahwa jika para pemimpin (elit) agama sudah berada di pihak mereka, rakyat (umat) akan mengikuti pimpinannya. Padahal elit politik sadar bahwa ada pemisahan agama dengan negara. Maka elit agama selalu bebas dari dunia politik. Kebebasan beragama umumnya dikaitkan dengan pemisahan negara dan agama (Eisgruber & Sager 2009). Tujuan pemisahan ini untuk masing-masing pihak berjalan sesuai dengan bagiannya. Tetapi elit politik di posisi tertentu harus berlindung dalam agama untuk menutupi tindakan yang tidak diterima oleh rakyat. Aturan tentang kebebasan beragama tidak terfokus pada pelaksanaan kebebasan beragama, seperti yang dipersyaratkan oleh konstitusi, tetapi lebih pada isu-isu yang berkaitan dengan dukungan partai politik tertentu. (Delmus Puneri Salim, 2016).

Partai politik yang selalu menggunakan elit agama adalah partai politik berkuasa. Agama kurang berpengaruh ketika para ulama tidak lebih saleh daripada pengikut setia, ... Cara untuk memberikan pembenaran diri, yang sesuai dengan penipuan diri. (Maurice Duverge, 2014). Disadari atau tidak hanya elit partai politik yang tahu. Karena prinsip elite ambisi kekuasaan tidak mementingkan persepsi masyarakat. Yang penting elit partai politik memainkan suatu situasi untuk merebut kekuasaan. Seringkali elit partai politik menjadi lelucon publik ketika berdebat untuk menutupi segala kekurangan atau penipuan. Namun ini semua adalah budaya politik dengan slogan politik adalah segala kemungkinan.

Agen Propaganda

Untuk menjalankan propaganda elit partai politik mengikut sertakan banyak pihak. Terutama pihak-pihak yang setia atau loyal kepada penguasa. Dasar penyebaran propaganda yang dilakukan elit partai politik yang kalah merupakan ancaman bagi elit partai politik yang sedang berkuasa. Ketika pesan yang disebarakan terlepas dari benar atau tidak yang paling penting adalah respon publik. Ketika sudah ada respon dari publik tentang pesan yang disampaikan elit partai politik merupakan nilai tersendiri. Maka Riker (1990) mengkonsepsiskan rasionalitas politik sebagai tindakan para actor yang “mampu mengatur (menentukan) sasaran, nilai, selera, dan strategi alternative” dan yang “memilih dari alternative-alternatif yang tersendia untuk memaksimalkan kepuasaan mereka, (Richard A. Wandling, 2013).

Disamping itu propaganda yang dilakukan elit partai politik adalah sebuah usaha secara konsisten dan terus menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa guna mempengaruhi hubungan rakyat pendukung atau basis konstituen. Cara yang selalu digunakan antara lain, (a) penyebutan nama (name calling); (b) menyampaikan sesuatu yang umum (glittering generality); (c) transfer dukungan politik; (d) testimoni tokoh; (e) bertindak seperti rakyat yang lugu; dan (f) gerakan populer yaitu mengklaim dukungan dan memancing kemauan publik, (Lasswell, H.D.,1938). Hal-hal ini yang selalu dimaikan oleh elit partai politik diarena kekuasaan. Baik pihak yang sedang berkuasa maupun pihak yang berada di luar kekuasaan.

Hal ini dapat dilihat dari banyak janji politik yang tidak dapat direalisasikan oleh elit partai politik. Tidak terrealisasinya janji politik elit partai politik disebabkan pertarungan antar elit politik diarena politik itu sendiri. Para elit propagandis beraksi hal yang diperhatikan adalah reaksi-reaksi yang diberikan oleh targetnya dan berupaya mengefektifkan propaganda yang dilancarkannya. Dan untuk menjalankan propaganda disetiap partai politik sudah menentukan figure atau individu yang dianggap mampu memainkan semua hal baik secara langsung tidak langsung saat menghadapi pihal lain (lawan). Sebab propaganda akan semakin seru ketika ada respon dari publik (rakyat). Sehingga elit partai politik dianggap cerdas memainkan lidah di panggung politik yang selalu ditampilkan sebagai sutradara propaganda. Seperti Jozef Goebbels, Menteri Propaganda Nazi di zaman Hitler, mengatakan: "Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya." Tentang kebohongan ini, Goebbels juga mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja, (Herz, R., Loiperdinger, M., and Pohlmann, U, 1995).

Maka ada beberapa pihak yang selalu dijadikan sebagai agen propaganda, (a) partai politik, (b) kelompok kepentingan, (c) tokoh (elit) masyarakat, dan (d) tokoh (elit) agama. Semua akan menjalan apa saja yang diperintahkan oleh pihak yang sedang berkuasa. Sekalipun mereka secara pribadi sadar bahwa hal tersebut tidak boleh karena menipu baik diri sendiri maupun kepada rakyat, tetapi demi menjaga dan menjamin penguasa itu sendiri. Disisi lain faktor saling ketergantungan dan emosional. 

KESIMPULAN

Sistem demokrasi partai politik sebagai jalan menuju kekuasaan. Sebab negara yang berbentuk kerajaan tetapi menganut sistem demokrasi maka partai politik yang memegang peranan penting untuk mengatur nasib rakyat. Partai politik yang akan menentukan atau mengutus kadernya untuk bertarung merebut kekuasaan dari tangan rakyat. Pada tahap pertarungan ini setiap elit (kader) partai politik memainkan semua cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Untuk mendapatkan simpati rakyat para elit partai politik menggunakan semua cara dan sarana yang ada. sekalipun cara atau apa yang dilakukan elit politik itu tidak benar.

Elit partai politik sangat bertarung untuk mendapatkan keinginan akan mengabaikan kebenaran. Keinginan elit partai politik adalah, (a) keinginan terbuka, dan (b) keinginan terttutup. Keinginan yang terbuka diantaranya keinginan untuk berkuasa. Hal ini dapat dilihat saat ada proses pergantian penguasa para elit partai politik bersaing ketat untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Dan yang selalu memberikan rekomendasi adalah pemegang otoritas partai politik yang bersangkutan. Ada partai politik yang menggunakan sistem kolektif, kolegia dimana semua keputusan berdasarkan kesepakatan (musyawarah). Sedangkan ada partai pemegang otoritas adalah pemilik (pendiri) partai politik. Pada sistem ini anggota partai harus mengusulkan beberapa nama baru diserahkan kepada pemegang otoritas untuk menentukan. Dan pada sistem pemegang otoritas adalah pemilik partai memiliki otoritas untuk menerima atau menolak. Jika menerima maka akan memilih salah dari sekian orang yang diusulkan. Namun menolak maka akan menentukan figure (kandidat) diluar dari yang diusulkan.

Pada sistem otoritas partai politik ada kekuasaan diatas kekuasaan. Dimana kekuasaan ekternal dan kekuasaan internal. Kekuasaan ekternal adalah penguasa yang mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat untuk berkuasa bagi seluruh rakyat. Sedangkan kekuasaan internal adalah penguasa yang menguasai penguasa eksternal karena mendapatkan rekomendasi. Dengan sistem otoritas partai politik menjadi penyebab penguasa yang mendapatkan legitamasi dari rakyat lebih banyak mengabaikan nasib rakyat. Indikator mengabaikan nasib rakyat yaitu tidak mengimplementasikan program kerja (janji) kampanye. Sedangkan rakyat memilih atau memberikan legitimasi karena program kerja lewat kampanye. 
Dan pada sistem otoritas partai politik merupakan indikator penguasa yang ambisius. Ambisinya dapat dilihat dari (a) menguasai individu yang berkuasa, (b) yang berkuasa harus sesuai pilihannya, (c) kekuasaan harus berada di partai politiknya. Untuk mempertahakan kekuasaan sesuai dengan sistem otoritas partai politik maka propaganda adalah pilihan terakahir. Propaganda jadi pilihan karena ketika mengikuti prosedur yang sesuai dengan UU maka dengan sendirinya kekuasaan akan berpindah ke partai politik yang lain. Langkah memainkan propaganda adalah mendekati partai politik yang lain. Pendekatan kepada partai politik merupakan sebuah transaksi politik. Sebab di arena politik apa yang harus didapatkan. Dan ketika sudah ada kesepakatan maka partai politik tersebut yang akan menjadi pembenar atau menjadi saksi kebenaran